Kabar mengejutkan datang dari artis senior sekaligus  mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triatlon Indonesia (PPFTI), Mark Sungkar yang dikabarkan terjerat kasus korupsi. Kabar ini datang disaat sang anak, Sazkia Sungkar tengah berbahagia karena akan segera punya momongan usai 10 tahun masa penantiannya. Mantan aktor ini diduga melakukan tindakan pidana korupsi saat ia menjadi Ketua Umum PPFTI. Dan pada Selasa, 2 Maret 2021 lalu, Mark Sungkar menjalani sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. 

Ayah Shireen dan Sazkia ini didakwa atas laporan keuangan fiktif kegiatan dana pelatihan nasional Pelatnas Asian Games tahun 2018 di Bandung, Jawa Barat. Merugikan keuangan Negara senilai 694 juta rupiah. Mark Sungkar telah memuat laporan bukti belanja akomodasi palsu pada kegiatan pelatnas di The Cipaku Garden Hotel. 

“Agenda persidangan kemaren di tipikor Jakpus sudah dilakukan, persidangan agendanya pembacaan dakwaan dari JPU Jakpus. Pada dasarnya dakwaan yang telah dibacakan JPU  terhadap  Mark Sungkar yang  diduga telah melakukan peyelewengan atau dugaan tindakan

Foto Dr. Fahri Bachmid S.H. M.H Kuasa Hukum Mark Sungkar. (Foto: Dokumentasi)

Korupsi. Dalam dakwaan itu katanya tiga ratus juta lebih merugikan negara. Kerugian keuangan negara dari hasil audit. Secara keseluruhan bahwa ada 600 juta lebih penggunaannya,” ujar Dr. Fahri Bachmid S.H.M.H (Kuasa Hukum Mark Sungkar). 

“Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdapat bukti/ dokumen fiktif berupa belanja akomodasi kegiatan di The Cipaku Garden Hotel, Bandung, Jawa Barat,”ujar Jaksa Nopriyadi.

Menyikapi dakwaan jaksa tersebut, pihak Mark Sungkar tidak menggunakan eksepsi keberatan atas dakwaan Jaksa tersebut. Fahri Bachmid selaku kuasa hukum Mark Sungkar lebih memilih langsung masuk pada pokok perkara dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti.

“Secara keseluruhan atau secara umum bahwa biasanya kementrian olahraga membayar tidak tepat waktu, hak pelatih/atlet yang sudah berkeringat berdarah-darah  demi merah putih berjuang demi negara, demi reputasi negara itu tidak diharagai. Pembayaran biasanya turun pada hal yang sudah tidak dibutuhkan. Mark sebagai penangung jawab melihat  tanggung jawab moril pada pelatih dan atlit sehingga anggaran yang ada dialihkan pada atlit itu sendiri  sehngga bapak berpendapat bahwa anggaran yang digunakan yang tidak diperuntukan. Ilustrasinya  sisakan anggaran untuk  hotel digeser buat makan, itu dianggap bertentangan dan tidak sesuai juga diatur kementrian pemuda dan olahaga, basis alasannya di situ,”beber Dr. Fahri Bachmid S.H.M.H (Kuasa Hukum Mark Sungkar).

Mark Sungkar disebut tidak segera mengembalikan dana sisa kegiatan ke kas negara yang ditransfer pihak The Cipaku Garden Hotel. Perbuatan itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. 

Mark Sungkar juga menyampaikan laporan penggunaan yang diterima oleh PPFTI melebihi waktu 14 hari setelah kegiatan selesai. Sehingga, disebut bertentangan dengan peraturan soal petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah. Mark Sungkar juga terbukti memperkaya orang lain, di antaranya Andi Ameera Sayaka sebesar Rp 20,65 juta, Wahyu Hidayat Rp 41,3 juta, Eva Desiana sebesar Rp 41,3 juta, Jauhari Johan Rp 41,3 juta, atau pihak korporasi The Cipaku Garden Hotel atas nama Luciana Wibowo Rp 150,65 juta. Jika ditotal, kerugian keuangan negara atas tindakan itu sebesar Rp 694,9 juta sebagaimana laporan hasil audit BPKP. 

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp 694,9 juta atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai laporan hasil audit perhitungan keuangan negara BPKP,” ungkap jaksa Nopriyadi. 

Atas perbuatannya itu Mark Sungkar pun didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih subsider Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here