C&R TV — Kebocoran data penduduk Indonesia kembali terjadi. Kali ini, data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 6 juta milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bocor dan dijual oleh peretas bernama Bjorka di situs forum hacker. Dari total data yang bocor, terdapat data milik Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet.
Pengamat keamanan siber, Teguh Aprianto, melalui unggahan di akun media sosialnya pada Rabu (18/9/2024), mengungkapkan bahwa Bjorka menjual data NPWP tersebut dengan harga Rp 150 juta. “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya,” tulis Teguh di akun X-nya, @secgron.
Teguh juga menyebutkan bahwa dalam sampel data yang diberikan pelaku, terdapat data milik Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, serta sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Berikut adalah beberapa informasi yang tercantum dalam sampel data yang bocor: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), KLU, nama KPP (Kantor Pelayanan Pajak), nama Kanwil (Kantor Wilayah), nomor telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status PKP (Pengusaha Kena Pajak), tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan status badan hukum.
Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya, mengatakan bahwa Bjorka cerdik memanfaatkan celah keamanan pada sistem data DJP. Ia menilai peretas ini mampu menarik perhatian publik dengan membocorkan data milik pejabat negara, termasuk presiden. “Bjorka memang cukup pintar mengeksploitasi data yang bocor dan membocorkan data pejabat publik penting seperti presiden, menteri, dan anggota dewan,” kata Alfons, Kamis (19/9/2024).
Terkait kebocoran data ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya telah meminta DJP untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan data yang ada. “Saya sudah minta DJP melakukan evaluasi terkait kebocoran 6 juta data wajib pajak ini,” ujar Sri Mulyani.
Kebocoran data penduduk Indonesia telah beberapa kali terjadi, dan kejadian ini menambah daftar panjang insiden serupa. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki sistem keamanan data guna mencegah insiden serupa di masa mendatang.
