C&R TV – Seiring dengan persiapan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah besar dalam transformasi administrasi negara.
Salah satu aspek utama dari perubahan ini adalah penyediaan 60.000 lowongan untuk aparatur sipil negara (ASN) yang akan ditempatkan di IKN.
Namun, lebih dari sekadar pemindahan fisik, proses ini menuntut perubahan mendasar dalam cara kerja ASN. Kemampuan digital menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon ASN.
Sistem Pemerintahan Elektronik
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik di IKN. Hal ini sejalan dengan visi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
Dalam rangka mencapai tujuan ini, calon ASN diharuskan memiliki kemampuan digital yang memadai. Penggunaan teknologi digital diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi data.
Persyaratan Digital sebagai Prioritas Utama
Kemampuan digital bukan hanya tambahan nilai, melainkan syarat utama untuk calon ASN. Hal ini diatur dalam rapat terbatas pemerintah yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dengan semakin terintegrasinya teknologi dalam sistem pemerintahan, kemampuan untuk mengoperasikan perangkat digital, memahami sistem informasi, dan beradaptasi dengan inovasi teknologi menjadi kriteria penting dalam seleksi ASN.
Transformasi Cara Kerja ASN
Pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar perpindahan lokasi kerja, tetapi juga merupakan bagian dari reformasi cara kerja. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa pergeseran ini bertujuan untuk tidak hanya memindahkan pegawai secara fisik tetapi juga mengubah cara mereka bekerja.
Dengan penerapan sistem berbasis elektronik, ASN diharapkan dapat bekerja lebih produktif dan efisien, serta mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi yang cepat berkembang.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mempersiapkan 60.000 formasi ASN untuk IKN.
Proses ini mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan digital untuk memastikan bahwa ASN yang terpilih dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif di lingkungan yang sangat bergantung pada teknologi.
Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi berkala untuk menilai kesiapan dan kapabilitas calon ASN.
