C&R TV — Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mematangkan rencana penambahan komisi seiring dengan wacana penambahan kementerian oleh pemerintahan mendatang. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa proses pembahasan masih berlangsung dan akan segera dibicarakan antar fraksi di DPR.
“Penambahan alat kelengkapan dewan, seperti komisi, akan dibicarakan antar fraksi di DPR. Ini sejalan dengan rencana penambahan kementerian oleh pemerintah mendatang, untuk memperkuat kemitraan antara eksekutif dan legislatif,” jelas Puan Maharani, Selasa (24/9/2024).
Puan menegaskan bahwa pembahasan ini akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR. Ia juga mengisyaratkan bahwa jika ada penambahan kementerian, maka penambahan komisi di DPR adalah hal yang sangat mungkin terjadi.
“Jika ada rencana penambahan kementerian, bukan tidak mungkin akan ada penambahan komisi. Ini diperlukan agar kemitraan antara pemerintah dan legislatif bisa semakin kuat,” tambahnya.
Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, menyebut dirinya belum menerima laporan terbaru dari fraksi-fraksi terkait wacana penambahan komisi. Ia juga mempertanyakan logika di balik penambahan komisi terkait bertambahnya kementerian.
“Saya belum menerima laporan dari fraksi-fraksi di DPR mengenai ini. Apakah benar jumlah kementerian akan bertambah? Saya belum tahu. Jadi, menurut saya, penambahan komisi belum bisa diputuskan saat ini,” jelas Muhaimin.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai penambahan komisi diperlukan untuk menjaga kinerja DPR. Menurutnya, jika ada penambahan kementerian, penambahan komisi menjadi langkah logis untuk memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan dengan baik.
“Saya kira, ini adalah konsekuensi logis dengan penambahan jumlah kementerian. Jika diperlukan untuk menjaga kualitas kinerja DPR, maka penambahan komisi tidak menjadi masalah,” ungkap Ahmad Doli Kurnia.