C&R TV – Miliarder teknologi Elon Musk kembali membuat gempar panggung politik Amerika Serikat. Kali ini, ia melontarkan kritik pedas terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) pemotongan pajak dan pengeluaran besar-besaran yang baru saja disahkan di DPR AS.
Melalui akun X miliknya pada Selasa pagi, Musk menulis dengan tajam:
“RUU pengeluaran kongresional yang penuh dengan anggaran tak masuk akal dan kepentingan pribadi ini adalah abominasi yang memalukan. Malu bagi siapa pun yang memilihnya. Kalian tahu kalian salah. Kalian tahu itu.”
Pernyataan ini langsung menjadi sorotan nasional, bukan hanya karena reputasi Musk sebagai tokoh besar di bidang teknologi, tetapi juga karena ia sebelumnya merupakan salah satu penasihat terdekat Presiden Donald Trump. Ia bahkan sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan sebelum mengundurkan diri pekan lalu.
Meski dikritik keras oleh mantan anak buahnya, Presiden Trump memilih bergeming. Gedung Putih merespons dengan santai, menyatakan bahwa presiden “sudah tahu sejak awal posisi Elon Musk terkait RUU ini” dan bahwa hal tersebut “tidak mengubah pendiriannya sedikit pun.”
Juru bicara presiden bahkan menggambarkan RUU tersebut sebagai “satu paket undang-undang yang besar dan indah,” menegaskan bahwa Trump tetap ingin RUU tersebut diteken menjadi undang-undang sebelum Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli 2025.
RUU ini menyatukan pemotongan pajak dengan lonjakan besar dalam anggaran belanja. Salah satu isi paling kontroversial adalah alokasi dana sebesar $350 miliar untuk keamanan perbatasan, deportasi, dan pertahanan nasional.
Selain itu, RUU ini juga akan menaikkan plafon utang nasional sebesar $4 triliun, mendorong total utang AS ke angka $40 triliun, dari sebelumnya $36 triliun.
Menteri Keuangan AS, Scott Bass, memperingatkan bahwa tanpa kenaikan plafon utang ini, negara akan kehabisan uang untuk membayar kewajibannya paling lambat pertengahan Juli hingga awal Agustus.
