C&R TV – Setelah pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, muncul spekulasi mengenai percepatan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) dari Desember ke Agustus.
Percepatan ini diusulkan mengingat adanya Pilkada yang akan digelar pada November mendatang. Namun, Jusuf Kalla (JK), tokoh senior Golkar, menegaskan bahwa Munas sebaiknya tetap dijadwalkan sesuai rencana awal, yakni pada bulan Desember.
JK menekankan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan oleh Munas dan rapat pimpinan (rapim) partai harus dihormati.
Menurutnya, jika seorang ketua umum mengundurkan diri atau tidak bisa melanjutkan tugasnya, maka perlu ada pejabat ketua umum sementara yang memimpin hingga Munas dilaksanakan.
“Keputusan Munas dan rapim itu harus dihormati. Kalau seorang ketua itu mundur atau berhalangan tetap, tentu harus ada pejabat ketua umum sementara sampai dengan Munas,” jelas JK.
Penting mengikuti mekanisme partai yang sudah disepakati, meskipun situasi politik terus berubah dan menimbulkan tekanan untuk melakukan perubahan cepat.
Kontroversi mengenai jadwal Munas ini menjadi perhatian khusus bagi kader Golkar dan publik yang menyaksikan perkembangan politik internal partai tersebut.