C&R TV – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur dari kebijakan hilirisasi nikel meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun internasional. Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.
“Kita adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya dan tidak bisa didikte oleh siapapun,” tegas Jokowi. Kebijakan hilirisasi nikel ini telah menimbulkan berbagai pro dan kontra, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, termasuk gugatan dari Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Pada November 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam sengketa dengan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan sejak awal 2020. Meskipun demikian, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan ini demi kepentingan nasional. “Meskipun awal-awal banyak yang tidak setuju, kita tidak bisa mundur,” tambahnya.
Kebijakan hilirisasi nikel ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya nikel Indonesia. Jokowi mencatat bahwa ada peningkatan signifikan dalam kapasitas pengolahan nikel, dari 33 triliun rupiah menjadi sekitar 5-10 triliun rupiah. “Lompatan yang sangat besar sekali,” ujarnya.
Indonesia terus menghadapi tantangan hukum dari Uni Eropa, namun tetap teguh pada kebijakan ini sebagai bagian dari upaya untuk memaksimalkan manfaat ekonomi bagi negara.