Ditengah pro kontra RUU kesehatan, Prof dr Deby Vinski bersama KOALSI 17 tetap memberikan dukungan penuh  Menkes dengan Rancangan Undang-Undang (OBL). Karena itu sudah 4 kali, Prof dr Deby bersama 17 oreganisasi profesi tenaga kesehatan itu menyatakan dukungannya kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin atas pembahasan RUU Kesehatan OBL tersebut.

Bertempat di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, prof dr Deby Vinski dengan seluruh dokter Indonesia dalam KOALISI 17 memberikan dukungan penuh mereka dengan memberi nama gerakan mereka  ‘Deklarasi Gedung Juang 45’.

Foto dokumentasi/Prof dr Deby Vinski

“Ya  saya bersama deluruh dokter indonesia pada hari ini bersama dengan teman-teman pemberani dan berhati bersih, Koalisi 17 maka memberikan dukungan  secara penuh kepada RUU Kesehatan. Trasforamsi kesehatan ini terjadinya ini betul-betul  luar biasa,”ungap Prof dr Deby Vinski.

Selanjutnya, ia juga menegaskan tidak akan ada lagi organisasi tunggal dalam berbagai tenaga kesehatan nasional.

“PDSI menyatakan selain mendukung penuh RUU OBL, kami juga menginginkan tidak ada organisasi tunggal dalam  berbagai tenaga kesehatan nasional,”tegas Prof dr Deby Vinski.

Menyangkut pro kontra RUU Kesehatan, srikandi PDSI ini juga menghimbau agar RUU bisa dibaca baik-baik karena ternyata banyak manfaatnya.

“Jadi yang menyatakan RUU tidak  bagus tolong baca baik-baik, kalau dibaca akan tau banyak manafaat buat masyarakat Indonesia agar bisa menjadi Indonesia kuat, Indonesia Sehat,”tandas Prof dr Deby Vinski.

Dijelaskan juga Transformasi kesehatan melalui RUU OBL itu diperlukan antara lain untuk mengkoreksi sejumlah ketentuan dalam UU Praktik kedokteran 2004 yang mengurangi peran Pemerintah dan negara  dalam sektor kesehatan.

Foot dokumentasi/Sekretaris Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan, dr. Judilherry Justam

“Kita RUU Kesehatan antara lain yang disorot adalah mengenai UU praktek kedokteran tahun 2004. Jadi tahun  2017 sekitar  30-an dokter  telah mengajukan yuridis review ke Makkamah Konstitusi  untuk merevisi pasal-pasal tersebut di UU Kedokteran. Karena UU itu terlalu memberikan kewenangan berlebihan kepanda Omni profesi terutama IDI,” jelas Sekretaris Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan, dr. Judilherry Justam.

“Kalau ingin revisi ada dasar hukumnya. Pertama IDI  dianggap sebagai organisasi tunggal, jadi nggak  boleh ada dokter lain dikalangan dokter,  itu nggak ada contohnya dimanapun di dunia. Kok bisa dijadikan organisasi tunggal?. Kedua, mengenai kolegium kedokteran dibentuk oleh IDI. Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Terutama  pendidikan ilmu spesialis. Itu nggak nggak ada di dunia hanya ada di Indonesia. Disana dipisahkan, tapi di Indonesia digabung. Ketiga, keanggotaan consil dalam uu disebutkan bahwa anggota consil unsur omni profesi,”sambung dr. Judilherry Justam.

Dalam UU tersebut, Dinas Kesehatan bahkan Menteri Kesehatan sekalipun tidak dapat mengeluarkan izin praktek tanpa adanya rekomendasi  izin praktek dari IDI cabang. Begitupun Konsil Kedokteran Indonesia (IKKI) tidak dapat mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STP) tanpa terlabih dahulu memiliki Sertifiaski Kompetisi (Serkom) yang dikeluarkan oleh bentukan IDI.

Namun kewenangan IDI dan PDGI berdasarkan UU ini ditiru oleh organisasi Nakes lain, seperti IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), PPNI ( Perkumpulan Perawat Nasional) dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia).

“Ya cuma sayangnya, kewenangan itu dicopi oleh omni profesi yang lain. Walau tanpa dasar hukum yang jelas,”tegas dr. Judilherry Justam.

Selain itu,  Ketua FDSP, dr Yenni Tan, MARS juga menuding  bahwa IDI  dibalik sulitnya mengurus izin praktik. Karena itu dukungan penuhnya juga diberikannya untuk RUU Kesehatan.

Foto dokumentasi/dr Yenni Tan, MARS

“Saking mendukungnya RUU Kesehatan,  ini sudah 4 kali untuk pernyataan dukungan RUU Kesehatan.  Saya dokter Yeni, Ketua FDSP  bersama dengan Koalisi 17 organisasi dan tokoh kesehatan bertemu untuk pembahasan RUU Kesehatan. Kami bertanggung jawab kepada diri kami sendiri dan membangun sistem kesehatan lebih baik sesuai dengan standar internasional,”ujar dr Yenni Tan, MARS.

RUU Kesehatan dianggap langkah yang tepat bagi dr Yenni Tan dalam upaya meningkatkan kesehatan.

“Sangat penting bagi kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan sistem kesehatan dalam RUU Kesehatan Omnibus Law sebagai langkah tepat menuju upaya meningkatkan kesehatan, pendidikan kesehatan dan kesehatan preventif. Mengarah tindakan pencegahan penyakit lebih baik yang akhirnya akan menghasilkan resep kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia,”tegas dr Yenni Tan, MARS.

Foto dokumentasi/dr Yenni Tan, MARS

“Dengan berkerjasama dan mendukung upaya pemerintah dalam RUU Kesehatan OBL membuat sistem kesehatan mudah diakses transparan dan bisa melakukan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mari kita dukung Pemerintah RUU Kesehatan. Indonesia Sehat, Indonesia Kuat,”himbau dr Yenni Tan, MARS.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here