Sembilan organisasi kesehatan mendeklarasikan Koalisi Tenaga Kesehatan yang mendukung penuh keberadaan RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan di Vinski Tower
Sembilan organisasi kesehatan mendeklarasikan Koalisi Tenaga Kesehatan yang mendukung penuh keberadaan RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan di Vinski Tower. (Foto: istimewa)

Demi meningkatkan kesejahteraan para dokter dan masyarakat, maka sembilan organisasi kesehatan mendeklarasikan Koalisi Tenaga Kesehatan yang mendukung penuh keberadaan RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan di Vinski Tower, Jakarta, Jumat, 31 Maret 2023 lalu.

Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI)
Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). (Foto: istimewa)

Sembilan organisasi kesehatan yang tergabung dalam koalisi tersebut adalah  Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia (PASI), Farmasis Indonesia Bersatu (FIB), Forum Dokter Pejuang STR, Forum Dokter Susah Praktek (diaspora), Tim Pemerhati Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Indonesia, Lembaga Pemerhati Perawat Indonesia (LPPI), Masyarakat Farmasi Indonesia (MFI), Kesatuan Aksi Memperjuangkan Profesi Apoteker Kuat (KAMPAK).

Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyanto Sp.B.Mars, APK. Mufti Djusnir dan Prof.dr.Deby Vinksi, MS.C, PhD
Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyanto Sp.B.Mars, APK. Mufti Djusnir dan Prof.dr.Deby Vinksi, MS.C, PhD. (Foto: istimewa)

Diwakili oleh Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyanto Sp.B.Mars, APK. Mufti Djusnir dan Prof. dr. Deby Vinksi, MS.C, PhD maka deklarasi Koalisi Tenaga Kesehatan Indonesia dibacakan yang berisikan:

1. Mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan profesi dan organisasi dengan prinsip multi organisasi asosiasi profesi.

2. Dukungan pengesahan RUU Kesehatan (Omnibuslaw) sesuai praktik global yang memberlakukan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup dengan menghapus rekomendasi Surat Izin Praktik (SIP) oleh Organisasi Profesi, pengawasan kolegium oleh konsil,  serta seleksi independent calon anggota konsil.

3. Demi meningkatkan kesejahteraan para dokter dan masyarakat. Organisasi Tenaga Kesehatan tidaklah tunggal sehingga tenaga kesehatan dapat memilih organisasi yang terbaik demi tercapainya pelayanan dan kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Prof. dr. Deby Vinski, keberadaan UU Kesehatan dibutuhkan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Koalisi mendukung pemberlakukan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup dengan menghapus rekomendasi Surat Izin Praktik (SIP) oleh organisasi profesi.

Ditegaskannya, pihaknya menolak adanya organisasi profesi tunggal. Sebab, dimanapun di dunia ini, monopoli atau tunggal itu selalu memiliki potensi sewenang-wenang. Untuk itu, semua tenaga kesehatan harus leluasa untuk memilih organisasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Prof. dr. Deby Vinski
Prof. dr. Deby Vinski. (Foto: istimewa)

“Didunia manapun sebenarnya menolak monopoli, tapi kalau istri tunggal harus. Peran apotoker setara juga dengan tenaga kesehatan lainnya karena itu hari ini hari berbahagia adanya deklarasi koalisi tenaga kesehatan Indonesia,”tegas Prof. dr. Deby Vinski.

Sementara itu, Ketua Umum PDSI, Brigjen TNI (purn) dr. Jajang Edi Priyanto sangat mendukung  keberadaan koalisi dari berbagai organisasi kesehatan untuk mendukung RUU Kesehatan tersebut.

“Beberapa komponen yang sekarang bergabung jadi satu koalisi yang mendukung rencana UU kesehatan. Mudah-mudahan itu akan menjadi kado bagi bangsa kita dalam rangka melakukan tenaga kesehatan kepada rakyat Indonesia sehingga mendapatkan pelayanan terbaik. Paling tidak bisa menjaga 160 triliun pertahun devisa negara terbang ke luar negeri hanya karena pelayanan yang kurang begitu memadai,”ungkap Brigjen TNI (purn) dr. Jajang Edi Priyanto.

“Mudah-mudahan kedepan pelayanan kesehatan akan semakin baik, dan bisa menyelamatkan devisa negara yang terbang ke luar negeri,”sambung Brigjen TNI (purn) dr. Jajang Edi Priyanto.

Tak hanya itu, RUU Kesehatan ini juga memberi angin segar kepada para apoteker yang selama ini  merasa ruangnya agak terbatas karena hanya diatur dalam Peraturan Menteri saja.

“Kita sebagai apotoker selama ini diketahui menguasai tentang obat sehingga kita perlu mendukung karena disederhanakan metodenya semua, tidak  lagi mempersulit. Perjalanan ada UU apoteker tapi belakangan hanya dengan Peraturan Menteri sangat sedih karena kalau Peraturan Menteri tidak kuat seperti UU. Tapi kalau didukung dengan UU Kesehatan ini maka tentunya kita akan diberikan suatu space hak dan kewenangan apoteker untuk peraturan praktek,” jelas APK. Mufti Djusnir, Ketua Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia (PASI).

“Adanya UU Kesehatan maka terbuka ruang kita sebagai apoteker yang selama ini mohon maaf organisasi profesi kami tidak memperhatikan itu. Sehingga kami merasa mencari jalan sendiri, sekarang kami langsung berdialog dengan teman-teman di PDSI rupanya satu jalan, satu nafas untuk berjuang bersama-sama UU Kesehatan (Omnibuslaw) bisa diketok dan disahkan. Diharapkan bisa membangkitkan keseluruhan obat alam itu banyak sekali,”lanjut APK. Mufti Djusnir.

Disisi lain, Sekum PDSI, dr. Erfen Gustiawan Sp.KKLP, SH,MH (KES)  menegaskan RUU Kesehatan akan mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Jadi memang sebenarnya bukan hanya PDSI, tapi polisi dan apoteker dan juga dokter-dokter  luar negeri bisa ikut. Justru sebenarnya kami mendukung karena mempermudah pelayanan masyarakat,”terang dr. Erfen Gustiawan.

“Jadi selama ini RUU yang menyebut masalah itu salah karena malah  mempermudah perijinan tenaga kesehatan itu sebagai akses justru memperlebar. Dokter luar dari luar negeri balik kesini lebih mudah, dokter-dokter  juga biaya-biaya  perijinan dokter, aptoker, perawat itu semua jadi lebih murah akhirnya jadi pelayanan lebih terjangkau ke masyarakat,”tandas Erfen Gustiawan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here