Indonesia dikejutkan dengan kabar kebocoran data pribadi pegawai negeri sipil (PNS) yang melibatkan sekitar 4,7 juta catatan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kasus ini menyoroti potensi kelemahan dalam sistem pengelolaan data di negara ini dan memicu kekhawatiran tentang bagaimana informasi sensitif dapat digunakan secara tidak sah.
Kronologi Kasus Kebocoran Data
Kasus kebocoran data ini pertama kali terungkap melalui unggahan di forum “Range Forums of Oh Anonim Topiaak” pada hari Sabtu lalu. Pengunggah yang menggunakan nama akun “Topiax” mengklaim memiliki akses ke 4,7 juta data pribadi PNS. Data yang bocor mencakup informasi seperti nama lengkap, alamat, golongan, jabatan, instansi, dan tanggal lahir.
Menurut laporan, data yang bocor ini kemudian ditawarkan kepada pembeli di forum-forum online dengan harga sekitar 10.000 USD atau setara dengan 160 juta IDR. Para pelaku diduga berusaha menjual data ini kepada pihak-pihak yang tertarik dengan harga yang cukup tinggi, menggambarkan betapa berbahayanya potensi penyalahgunaan informasi tersebut.
Tanggapan dari BKN
Menanggapi berita kebocoran data ini, BKN menyatakan bahwa mereka memastikan bahwa gangguan ini tidak memengaruhi layanan manajemen ASN. Mereka bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan investigasi mendalam atas kasus ini. BKN menegaskan bahwa meskipun ada kebocoran data, sistem elektronik yang diakses oleh masyarakat tetap berfungsi normal. “BKN memastikan dugaan gangguan ini tidak berdampak pada layanan manajemen ASN sehingga tidak mengganggu proses berjalannya sistem elektronik yang diakses oleh masyarakat.”
Hacker “Topiax” memberikan beberapa sampel data untuk menunjukkan keaslian dari data yang dijual. Data tersebut sebagian besar berasal dari ASN di Provinsi Aceh. Beberapa korban yang dihubungi mengonfirmasi keaslian data mereka, meskipun mereka enggan diwawancarai lebih lanjut.
Kasus ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelumnya, ada berbagai insiden kebocoran data yang melibatkan data pemilih, data paspor WNI, dan data anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pola yang mengkhawatirkan tentang keamanan data di negara ini.
