C&R TV — Jakarta, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Puteri Komarudin, mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebanyak 6 juta data. Permintaan ini disampaikan setelah adanya laporan bahwa data tersebut mungkin telah beredar secara tidak sah.
Puteri Komarudin menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Kami meminta agar hal ini diperhatikan dengan sangat serius dan diinvestigasi lebih lanjut. Mereka juga menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah data yang beredar benar-benar milik figur-figur yang diberitakan,” ujarnya pada Kamis (19/9/2024).
Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa data NPWP yang bocor memang asli, Puteri Komarudin mengimbau DJP untuk memeriksa kembali keamanan data mereka. “Serangan siber seperti ini bisa berakibat pada kebocoran data lain yang lebih sensitif, dan itu tentu sangat merugikan kita sebagai wajib pajak di Indonesia,” tambahnya.
Puteri Komarudin juga menyoroti bahwa perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas. “Kami telah meminta Kementerian Keuangan, khususnya DJP, untuk melakukan investigasi secara menyeluruh mengenai kasus ini. Hal ini penting agar dapat diidentifikasi kelemahan dalam sistem perlindungan data dan menjadi pembelajaran untuk ke depan,” ungkapnya.
Selain itu, Puteri Komarudin menegaskan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga keamanan data. “Data perpajakan sangat sensitif. Oleh karena itu, harus ada koordinasi yang intens antara Kementerian Keuangan, Kominfo, dan BSSN untuk melindungi data ini. Jangan sampai data ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Meskipun pihak-pihak terkait telah melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan data, Puteri Komarudin mengakui bahwa kelemahan masih ada. “Kelemahan utama yang kita hadapi adalah kita selalu kalah dengan para hacker yang lebih canggih. Setiap tahunnya, kami terus mendorong agar lembaga-lembaga ini memperbarui teknologi perlindungan mereka,” katanya.
