Indonesia Sampaikan Hak Jawab Terkait Papua dalam Sidang Umum PBB ke-79

C&R TV New York – Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Koordinator Politik Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York (PTRI New York), Mariska D. Dhanutiro, menggunakan Hak Jawab dalam Sidang Umum PBB ke-79. Hak jawab ini diberikan untuk menanggapi pernyataan delegasi Vanuatu terkait Papua. Indonesia menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, termasuk Papua, serta memaparkan langkah-langkah konkret untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Delegasi kami ingin menggunakan hak jawab untuk menanggapi pernyataan delegasi Vanuatu sebelumnya. Kami menghargai penegasan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia,” kata Mariska D. Dhanutiro dalam pertemuan tersebut. Pernyataan ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang konstruktif sesuai dengan prinsip-prinsip inti Piagam PBB.

Bacaan Lainnya

Pemerintahan Otonomi Khusus Papua

Mariska menegaskan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus pada tahun 2001, Papua memiliki wewenang untuk memilih wakil dan pemimpinnya sendiri melalui proses demokrasi. “Undang-undang ini memberikan landasan yang kuat dan jaminan bahwa hanya orang Papua yang dapat terpilih sebagai pemimpin di provinsi-provinsi Papua,” tegas Mariska.

Selain itu, pembentukan Majelis Rakyat Papua serta badan-badan perwakilan lainnya di Papua memastikan keterwakilan politik dan budaya sesuai dengan adat dan identitas setempat. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan. Pada peringatan 20 tahun Otonomi Khusus pada 2021, jumlah kursi di DPRD Papua meningkat dari 25 kursi pada 2001 menjadi 60 kursi. “Anggota Majelis Rakyat Papua juga meningkat dari 93 menjadi 225 kursi,” jelasnya.

Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan

Mariska juga menegaskan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memastikan bahwa masyarakat Papua merasakan manfaat pembangunan yang setara dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Papua termasuk dalam delapan provinsi dengan alokasi anggaran tertinggi di Indonesia. “Sumber daya ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan proyek kesejahteraan sosial, termasuk jalan, bandara, pelabuhan, sekolah, dan rumah sakit,” ungkapnya.

Di samping itu, pemerintah telah menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama selama satu dekade terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua meningkat dari 54,45 menjadi 61,39, sementara di Papua Barat, IPM meningkat dari 59,60 menjadi 65,00. “Tingkat kemiskinan telah menurun secara signifikan, dan angka harapan hidup juga mengalami peningkatan yang substansial,” tambah Mariska.

Komitmen Jangka Panjang

Dalam pernyataannya, Mariska D. Dhanutiro juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus membangun Papua serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat Papua untuk perdamaian dan kemajuan dapat terwujud. “Kami menegaskan komitmen kami yang tidak tergoyahkan terhadap pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh rakyat kami, termasuk di Papua,” ujarnya.

Pernyataan ini mengakhiri hak jawab Indonesia dalam debat umum PBB ke-79, yang menyoroti upaya Indonesia dalam memperbaiki kehidupan masyarakat Papua.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *