C&R TV Aceh, Sumut – Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara menuai banyak kritikan terkait masalah fasilitas yang belum memadai. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri merespons dengan membentuk satuan tugas untuk mengusut dugaan penyelewengan dana terkait penyelenggaraan ajang olahraga nasional ini.
Pembentukan satuan tugas tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), para atlet, dan masyarakat. Dugaan penyelewengan anggaran ini terutama berfokus pada pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas olahraga.
“Penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan jika ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran PON XXI,” ujar Kombes Erdi Chaniago, Kabag Penum Humas Polri. Pihaknya juga siap melakukan pendampingan selama proses penyelenggaraan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.
Fasilitas Belum Memadai
Salah satu sorotan utama dalam kritikan terhadap PON XXI adalah terkait dengan beberapa venue olahraga yang belum selesai, khususnya di Sumatera Utara. Dari laporan di lapangan, pembangunan venue indoor di lokasi ini masih tertunda, menyebabkan kesulitan bagi para atlet dan ofisial yang hendak bertanding.
Para atlet dan ofisial terpaksa berjalan kaki menuju gedung karena akses jalan menuju venue masih dalam tahap pengerjaan. Situasi ini menjadi salah satu video viral yang banyak dikritik oleh masyarakat.
Meskipun panitia besar (PB PON) terus berupaya mempercepat penyelesaian fasilitas, proses pembangunan yang baru dimulai beberapa bulan terakhir memperlambat pengerjaan. Salah satu faktor yang disebut menjadi penyebab keterlambatan adalah lambannya pengucuran dana, serta kendala teknis lainnya.
Masalah Logistik dan Konsumsi
Selain masalah fasilitas, beberapa permasalahan lain turut disorot, seperti layanan konsumsi bagi para atlet yang dinilai belum memadai. PB PON menyatakan bahwa mereka sedang berupaya memperbaiki kualitas konsumsi dan memastikan kenyamanan para peserta selama kompetisi berlangsung.
“Kami sedang terus berusaha untuk memastikan kebutuhan logistik, termasuk makanan, bisa lebih layak bagi para atlet,” kata seorang perwakilan dari PB PON.
Tanggapan Kemenpora dan Rapat Evaluasi
Menanggapi berbagai kritikan yang muncul, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) bersama dengan Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, dan Pangdam Bukit Barisan, menggelar rapat evaluasi di Medan. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PON XXI dan merespons berbagai keluhan dari atlet maupun masyarakat.
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan PON XXI bisa berjalan dengan lancar dan mempercepat penanganan masalah-masalah yang ada,” ujar Menpora, Dito Ariotedjo. Pihaknya berharap penyelenggaraan PON tetap berjalan baik meskipun menghadapi banyak kendala.