C&R TV Jakarta — Pemerintah Indonesia berencana untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, mulai 1 Oktober 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diperlukan karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran.
“Memang ada rencana untuk menerapkan pembatasan ini pada 1 Oktober 2024. Kami perlu segera melakukannya karena subsidi sering kali tidak tepat sasaran,” ujar Bahlil dalam keterangannya.
Presiden Joko Widodo menanggapi wacana tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap sosialisasi. “Kita masih dalam proses sosialisasi. Kami akan melihat dinamika di lapangan sebelum mengambil keputusan akhir,” jelas Jokowi.
Menurut Jokowi, langkah ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara dan efisiensi dalam APBN, terutama untuk tahun 2025. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi polusi dan efisiensi anggaran tanpa menambah beban masyarakat,” tambahnya.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. “Efek domino dari pembatasan BBM subsidi harus dipertimbangkan. Regulasi harus dibuat jelas agar tidak ada masalah dalam pelaksanaannya,” ujar Trubus.
Data penyaluran BBM subsidi hingga April 2024 menunjukkan bahwa Pertalite terdistribusi sekitar 31% dari kuota tahunan, sementara Solar mencapai 30%. Anggaran untuk subsidi BBM dan LPG tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp113,3 triliun, lebih rendah dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp138 triliun. Peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam peraturan menteri, menggantikan Perpres Nomor 191 Tahun 2014.
