C&R TV – Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, resmi menyatakan pengunduran dirinya dari posisi tersebut pada sebuah pertemuan internal yang diadakan malam tadi. Pengunduran diri ini dikonfirmasi oleh Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Golkar, yang mengungkapkan bahwa keputusan ini didorong oleh keinginan Airlangga untuk menjaga soliditas internal partai dan memastikan situasi kondusif di tengah masa transisi pemerintahan yang akan datang.
“Pak Airlangga mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintahan yang akan datang,” ujar Ahmad Doli Kurnia.
Langkah ini diambil oleh Airlangga dengan kesadaran penuh akan perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam masa transisi dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menuju pemerintahan baru yang kemungkinan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Airlangga merasa tanggung jawabnya di kabinet lebih mendesak dibandingkan posisinya di partai.
Fokus pada Ekonomi dan Program Transisi
Airlangga ingin memastikan bahwa program-program ekonomi yang menjadi tanggung jawabnya tetap berjalan dengan baik selama masa transisi. “Beliau lebih berkonsentrasi untuk di kabinet karena tenaga Ketua Umum kami itu sebagai Menko Perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan di kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan,” tambah Wakil Ketua Umum Golkar.
Keputusan ini juga diambil untuk menjaga kelancaran berbagai agenda nasional, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang semakin dekat. Dengan mundurnya Airlangga dari jabatan Ketua Umum, Golkar berharap dapat menjaga fokus partai dalam menjalankan agenda-agenda penting tanpa terganggu oleh dinamika internal.
Rencana Strategis Golkar
Setelah pengunduran diri ini, Golkar akan mengikuti mekanisme internal partai untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. “Nanti akan ada rapat pleno untuk menunjuk Plt-nya siapa,” ujar Ahmad Doli Kurnia. Sementara itu, ada spekulasi bahwa Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mungkin akan ditunjuk sebagai Plt, meski belum ada keputusan resmi yang diambil.
Pengunduran diri Airlangga datang pada momen penting menjelang Pilkada Jakarta, di mana Golkar telah mengajukan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Saat ini, Golkar tengah mematangkan koalisi dengan partai-partai lain, termasuk PKS dan NasDem, untuk menentukan calon wakil gubernur.
“Responnya positif dari teman-teman NasDem, PKB, dan PKS. Sekarang kami sedang dalam proses pematangan,” kata Waketum Golkar, menggambarkan optimisme partai dalam membentuk koalisi yang solid untuk Pilkada Jakarta.
Mekanisme dan Komitmen Golkar untuk Masa Depan
Golkar, sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, memiliki komitmen kuat terhadap aturan-aturan organisasi yang telah disepakati. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, seorang ketua umum dapat diganti jika mengalami masalah hukum, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri. Dalam hal ini, mekanisme rapat pleno akan menentukan Plt dan mempersiapkan pemilihan Ketua Umum definitif yang baru.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Golkar berusaha memastikan bahwa transisi kepemimpinan partai dan pemerintahan berjalan lancar, serta tetap fokus pada agenda nasional dan menjaga soliditas internal partai.