Apple Gagal Bangun Pabrik di Indonesia, Pemerintah Pertimbangkan Kebijakan Pajak

Apple Gagal Bangun Pabrik di Indonesia, Pemerintah Pertimbangkan Kebijakan Pajak
Apple Gagal Bangun Pabrik di Indonesia, Pemerintah Pertimbangkan Kebijakan Pajak

C&R TV — Apple Inc., raksasa teknologi asal Amerika Serikat, telah membatalkan rencananya untuk membangun pabrik di Indonesia. Pembatalan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, yang menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan Apple terkait insentif pajak.

Dalam keterangan persnya, Budi menjelaskan, “Apple meminta adanya pembebasan pajak atau tax holiday selama 50 tahun, seperti yang diterapkan di Vietnam. Namun, permintaan ini dianggap terlalu berat untuk dipenuhi oleh pemerintah.” Ia juga menekankan bahwa jika pemerintah memberikan pembebasan pajak kepada Apple, hal tersebut bisa memicu perusahaan teknologi asing lainnya untuk meminta fasilitas serupa.

Bacaan Lainnya

“Kalau permintaan dia seperti di negara lain, ya susah dong kita memenuhinya. Nanti yang lain juga akan meminta yang sama,” tegas Budi.

Apple sebelumnya telah menginvestasikan sebesar IDR 1,6 triliun untuk membangun Apple Developer Academy di empat kota Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Batam, dan Bali. Namun, Budi menyoroti bahwa nilai investasi yang diberikan Apple di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Di Vietnam, CEO Apple, Tim Cook, menggelontorkan investasi sebesar USD 15,84 miliar (sekitar IDR 256,22 triliun), dan USD 250 juta (sekitar IDR 3,8 triliun) di Singapura.

Budi Arie menambahkan bahwa pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan berbagai opsi insentif yang dapat diberikan kepada Apple jika mereka memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. “Kita masih mikir, mesti gimana. Itu bukan urusan saya juga, itu urusan Menteri Perindustrian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi Arie menyatakan bahwa Vietnam menjadi salah satu negara yang bisa ditiru oleh Indonesia dalam hal penawaran insentif untuk menarik investasi. “Vietnam menawarkan insentif luar biasa, tapi kita sebagai negara bangsa harus menghitung dengan cermat,” tuturnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *