Ironi di Balik Komitmen Pemberantasan Korupsi
Presiden Prabowo Subianto, dalam pernyataannya baru-baru ini, menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. “Nanti akan dilengkapi,” ujar Presiden, merespons temuan bahwa sejumlah pejabat tinggi negara belum melaporkan harta kekayaannya secara lengkap. Namun, pernyataan semacam ini tidak cukup untuk mengatasi krisis kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara.
Data KPK menunjukkan bahwa hingga Desember 2024, dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, 16 di antaranya belum melaporkan LHKPN. Dari 57 wakil menteri atau kepala lembaga, 26 di antaranya juga belum memenuhi kewajiban ini. Bahkan, dari 15 utusan khusus atau penasihat staf khusus, 11 orang belum menyampaikan laporan harta kekayaannya. Angka-angka ini menunjukkan betapa memprihatinkannya tingkat kepatuhan para pejabat publik terhadap aturan.
Refleksi dan Harapan
Ironi harga Fortuner Rp6 juta adalah sebuah peringatan keras bagi kita semua. LHKPN bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cerminan integritas pejabat publik. Jika pengisian LHKPN terus dilakukan asal-asalan tanpa konsekuensi, maka semangat pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan kosong.
Pemerintah, bersama KPK dan masyarakat, perlu memastikan bahwa LHKPN digunakan sebagaimana mestinya. Mulai dari penegakan sanksi hukum bagi pelanggaran, hingga pengawasan yang lebih ketat terhadap data yang dilaporkan. Tanpa langkah tegas, kita akan terus terjebak dalam siklus korupsi yang merusak sendi-sendi negara.
Pertanyaannya kini: Apakah kita akan terus membiarkan ironi ini menjadi bagian dari realitas kita, atau berani mengambil langkah nyata untuk memperbaikinya? Jawabannya ada di tangan kita bersama.
