Politik Biaya Tinggi
Masalah utama dari praktik korupsi, terutama di level kepala daerah, bukanlah soal gaji, melainkan biaya kontestasi politik yang sangat tinggi. Untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota, seorang kandidat harus merogoh kocek antara Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, sedangkan untuk posisi gubernur bisa mencapai Rp30 miliar hingga Rp100 miliar.
Sebagai perbandingan, dalam satu periode masa jabatan, rata-rata kepala daerah hanya mengantongi total gaji sekitar Rp5 miliar. Kesenjangan ini memicu pejabat untuk “mengembalikan modal” pasca-pemilihan, atau bahkan mengumpulkan dana untuk mencalonkan diri kembali di Pilkada berikutnya.
Berdasarkan data KPK, sepanjang tahun 2004 hingga 2024, terdapat 167 kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi. Ini merupakan cerminan kegagalan sistem pencegahan dan efek jera di Indonesia.
