C&R TV – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto, menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo jauh lebih penting dibandingkan sekadar permintaan maaf. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas permintaan maaf Presiden Jokowi yang disampaikan dalam sebuah acara zikir dan doa nasional menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79.
Hasto Kristianto menyatakan bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diterapkannya selama sepuluh tahun terakhir. “Presiden Jokowi harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat, bukan hanya meminta maaf. Kebijakan-kebijakan yang diambil, seperti keputusan mengenai impor beras, harus diakui dan dijelaskan secara transparan kepada masyarakat,” ujar Hasto.
Presiden Jokowi, dalam permintaannya, mengakui ketidaksempurnaan selama masa jabatannya. Ia menyatakan, “Izinkanlah saya dan Prof. K.H. Maruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.”
Hasto juga mengkritik data yang dinyatakan manipulatif terkait kebijakan impor beras. “Kami selama ini menolak impor beras, namun data yang ada ternyata manipulatif. Tahun ini kita harus mengimpor 6 juta ton beras. Kebijakan-kebijakan seperti ini harus dihadapi dengan tanggung jawab yang jelas, bukan sekadar permintaan maaf,” tambah Hasto.
Permintaan maaf Jokowi ini diungkapkan dalam konteks acara doa dan zikir nasional yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Jokowi mengakui bahwa sebagai manusia, ia tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak.