Keterkaitan dengan Kebijakan Prabowo Subianto
Kebijakan PPN 12% ini, yang disahkan oleh pemerintah, disebut-sebut sebagai bagian dari upaya untuk mendukung cita-cita pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Konon, penerimaan negara yang meningkat dari kenaikan PPN ini akan digunakan untuk mendukung berbagai program besar pemerintah. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan ini benar-benar untuk rakyat, atau justru malah mengorbankan mereka yang paling rentan?
Pemerintah mengklaim bahwa kenaikan PPN ini akan menambah penerimaan negara sekitar Rp5 triliun. Namun, jika kita menilik lebih dalam, anggaran untuk kebijakan stimulus dan kompensasi yang digelontorkan pemerintah untuk membantu masyarakat dan industri justru mencapai angka yang lebih besar, yaitu Rp445 triliun.
Ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara upaya pemerintah untuk memperoleh dana dengan dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian rakyat.
Sementara itu, kebijakan ini juga memberi keuntungan besar kepada kelompok-kelompok tertentu yang bisa disebut sebagai ‘kelas koruptor’ atau mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
Di saat rakyat semakin terhimpit, pemerintah justru memberi privilege tanpa batas kepada pihak-pihak yang tidak membutuhkan bantuan.
