C&R TV — Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada September 2024, keputusan penting diambil dengan memangkas suku bunga acuan (BI rate) dari 6,25% menjadi 6%. Selain itu, suku bunga deposit facility dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility menjadi 6,75%. Pemangkasan suku bunga ini merupakan yang pertama sejak Februari 2021, setelah Bank Indonesia sebelumnya menaikkan suku bunga sebesar 275 basis poin sejak Agustus 2022. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa keputusan ini konsisten dengan proyeksi inflasi 2024 yang terkendali di kisaran 2,5±1%, serta bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, penjualan sepeda motor domestik mengalami penurunan pada bulan Agustus 2024. Data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan penurunan sebesar 4,1% dibandingkan bulan sebelumnya, dengan total penjualan mencapai 573.886 unit. Meskipun penjualan domestik menurun, ekspor sepeda motor meningkat, dengan total ekspor pada Agustus mencapai 56.715 unit dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 51.012 unit. Total ekspor sepeda motor hingga Agustus 2024 mencapai 348.450 unit. Segmen motor bebek masih mendominasi pasar domestik dengan persentase 90,14%, diikuti oleh motor underbone (5,37%) dan sport (4,49%).
Ketua Badan Anggaran DPR, Sayid Abdullah, menyoroti rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Namun, rencana tersebut belum disetujui oleh DPR dan tidak termasuk dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Target penerimaan pajak dalam RUU APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.490,91 triliun, dengan kontribusi PPN dan pajak penjualan barang mewah sebesar Rp945,12 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa kebijakan ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama presiden terpilih, dengan fokus pada perluasan dan intensifikasi perpajakan sesuai dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.
Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan keprihatinan mengenai lamanya proses perizinan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yang menyebabkan investor menunggu hingga 5-6 tahun. Jokowi menyebutkan kendala dalam pengembangan proyek ini, meskipun banyak investor yang tertarik pada energi hijau dan terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berjanji akan memberikan kemudahan perizinan untuk mempercepat pembangunan PLTP dan menarik investasi, serta menurunkan harga listrik yang tinggi.
Di tingkat internasional, Menteri Perdagangan China, Wang Mentao, mengkritik rencana Uni Eropa untuk menerapkan tarif tinggi pada kendaraan listrik buatan China, yang dapat merugikan kerjasama perdagangan dan investasi antara kedua pihak. Wang berharap Jerman, sebagai salah satu negara inti di Uni Eropa, dapat mendorong komisi Eropa untuk mencari solusi yang sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menghindari eskalasi konflik perdagangan. Jerman mendukung perdagangan bebas dan investasi dari perusahaan otomotif China di Eropa, namun situasi ini memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.