C&R TV – Polemik seputar usulan kenaikan gaji kepala daerah untuk mencegah praktik korupsi kembali mencuat ke publik. Namun, fakta menunjukkan bahwa tingginya penghasilan tidak menjamin bebasnya pejabat dari godaan korupsi.
Perilaku koruptif justru lebih banyak dipicu oleh hasrat ketamakan dalam diri pelaku, bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi. Korupsi kerap terjadi karena kosongnya integritas dan moral individu, yang diperparah oleh kekuasaan besar yang membuka ruang lebar bagi penyalahgunaan wewenang.
“Korupsi lebih erat kaitannya dengan karakter dan mentalitas, bukan semata urusan gaji atau kesejahteraan,” ujar seorang pengamat antikorupsi.
Banyak kasus korupsi melibatkan pejabat yang sebenarnya telah menerima gaji tinggi. Misalnya, pegawai institusi dengan remunerasi besar tetap tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan kepala SKK Migas yang bergaji Rp50 juta per bulan ditambah tunjangan, atau mantan gubernur dengan harta kekayaan Rp40,8 miliar, tetap terjerat kasus rasuah.
Fakta-fakta ini mencerminkan bahwa gagasan menaikkan gaji sebagai solusi pencegahan korupsi adalah keliru dan menyesatkan. Usulan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hak Harefa, agar pemerintah menaikkan gaji kepala daerah sebagai bentuk pencegahan korupsi, dinilai seperti “meletakkan kepala di kaki dan kaki di kepala”—terbalik dan tidak menyentuh akar persoalan.
